Kondisiapa saja dalam otonomi daerah yang menghambat penanganan pandemi? Untuk mengupas persoalan tersebut, Forum Populi mengangkat tema “ Otonomi Daerah Dan Pelayanan Publik Saat Pandemi ” pada hari Kamis, 4 November 2021 dengan narasumber Cheka Virgowansyah (Direktur FKKPD Dirjen Otda Kemendagri RI), Panji Anugrah Permana, S.IP., M.Si 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID 8hUMoATAV8297orNzyxN-vR7RSglGtGD2VZ-364vLoTbt86wna5TSA== Kesimpulanpenelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai saat ini Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Indonesia merupakan negara yang luas dengan ribuan pulau di dalamnya, disamping itu juga Indonesia ini memiliki 34 provinsi dengan beberapa daerah kota atau kabupaten pada setiap provinsinya, kabupaten tersebut terdiri dari beberapa kecamatan atau kelurahan, kecamatan atau kelurahan tersebut terdiri dari beberapa desa, hingga sebuah desa terdiri dari beberapa kampung. Nah, dari setiap daerah tersebut memili rencana atau planning ke depan baik secara aspek sosial, aspek ekonomi agar setiap daerah bisa tahu mau dibawa kemana daerah daerah pastinya ingin membuat desanya lebih maju, memiliki sarana prasarana yang memadai sehingga dapat mengakses segala sesuatu dengan mudah dan membuat ekonomi pada daerah tersebut menjadi lebih baik. Nah, peran pemerintah daerah dalam membawa perubahan daerahnya sangat dibutuhkan, karena sejatinya Pemerintah daerah ini merupakan lanjutan dari pemerintahan pusat, sebab salah satu tujuan dari adanya pemerintah daerah agar bisa membenahi dan memperbaiki daerah-daerah otonomi daerah ini tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Nah, pada otonomi daerah ini setiap daerah diberikan kewenangan dan kebebasan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya namun tetap sesuai dengan konteks undang-undang. Sehingga ketika suatu daerah menjalankan pemerintahannya tidak sesuai dengan undang-undang, karena pada hakikatnya undang-undang ini merupakan acuan utama dalam menjalankan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Tujuan diadakannya otonomi daerah ini tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum bagi masyarakat, dan juga meningkatkan daya saing daerah dengan potensi yang ada pada daerah tersebut. Apakah Otonomi Daerah di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Ditinjau dari langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebenarnya pemerintah daerah sudah menjalankan tugasnya terhadap masyarakat dengan cukup baik, namun belum maksimal atau belum sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sekitar. Contohnya tidak meratanya pembangunan, masih ada daerah yang tetinggal, keadaan ekonomi yang sulit bahkan hal yang paling fatal adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sendiri. Ketika kepercayaan masyarakat ini sudah berkurang akan mengakibatkan ketidaksinkronan antara pemerintah daerah dan masyarakat, respect masyarakat pun kepada pemerintah juga akan berkurang. Padahal yang kita ketahui bahwasanya pemerintah daerah ini merupakan keterusan dari pemerintah pusat yang diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengembangkan daerah masing-masing. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ini terjadi karena pemerintah daerah belum bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya, kurangnya kontribusi yang dilakukan pemerintah derah kepada masyarakat dan pemerintah daerah belum bisa menjadi apa yang diharapkan hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya tidak semua daerah yang diberikan otonom mampu meningkatkan layanan maupun kesejahteraan masyarakat. Bahkan, banyak daerah yang masih tergantung kepada pemerintah pusat. Masih banyak masalah-masalah yang ditemukan selama penerapan otonomi daerah ini. Misalnya tidak terkoordinasinya antara pusat dan daerah, masalah birokrasi daerah, pemekaran daerah, permasalahan peraturan daerah, perencanaan daerah, pelayanan daerah hingga masalah publik dari itu perlu adanya perbaikan yang sangat signifikan oleh pemerintah daerah agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah meningkat dan masalah masalah pun bisa mulai diatasi sedikit demi sedikit sehingga pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang baik bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah bisa meninjau potensi-potensi yang ada pada suatu daerah yang dianggap perlu dikembangkan dan dirasa akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, sehingga ketika pemerintah daerah sudah bisa memaksimalkan keadaan potensi daerah tertentu maka ekonomi masyarakat akan mulai meningkat. Contoh yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti membuat kampung wisata dan lain sebagainya. Langkah lain yang harus diperbaiki pemerintah daerah yakni diperlukannya upaya peningkatan sinergi antar pemerintahan, pemetaan masalah berbasis data dan sebagai dasar kebijakan, pembinaan dan pengawasan, sikap adaptif, inovatif, kolaboratif serta korektif, hingga upaya reformasi birokrasi secara menyeluruh. Kepekaan pemerintah daerah terhadap masalah masalah yang ada di masyarakat juga sangat diperlukan agar pemerintah daerah bisa tanggap dalam mengatasinya, di samping itu juga pemerintah daerah harus bisa menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat konsep Otonomi Daerah?Secara garis besar bahwasanya konsep otonomi daerah di Indonesia ini dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan ekonomi, dan tujuan admistratif. Hal yang ingin dicapai dari tujuan politik ini agar tercipta demonstrasi politik yang baik di masyarakat dan mampu ikut serta dalam partai politik tersebut. Sedangkan hal yang ingin di capai dari tujuan ekonomi ini agar terciptanya dan terwujudnya keadaan ekonomi yang baik, kesejahteraan yang masyarakat yang meningkat, sehingga setiap individu pada suatu daerah mampu mencukupi kehidupannya, apa pun yang berkaitan dengan ekonomi adalah hal yang ingin dicapai dari tujuan ekonomi. Sedangkan dalam perwujudan tujuan administratif direalisasikan melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. 1 2 Lihat Kebijakan Selengkapnya
PengesahanUU No. 22/1999 yang membuka peluang bagi devolution of power menjadi momentum penting bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 3. Permasalahan yang muncul diera otonomi saat ini dalam penguatan ekonomi lokal masih kurang cerdas daerah mengenali potensi daerahnya sendiri, dan masih kurangnya tenaga yang profesional dalam
Daerah Paripurna LKPJ 2022, Akmal Malik Apresiasi Rekomendasi DPRD Sulbar03 Mei 2023 - 1904 WIB Nasional Peringati Hari Otonomi Daerah, Mendagri Beri Apresiasi ke Sejumlah Pemda30 April 2023 - 0405 WIB Daerah Hari Otonomi Daerah, Wujudkan Indonesia Unggul dengan Inovasi Pelayanan Publik29 April 2023 - 1303 WIB Daerah Hengki Ajak ASN KBB Maknai Hari Otonomi Daerah untuk Percepatan Pembangunan28 April 2023 - 1443 WIB Daerah Wali Kota Makassar Danny Pomanto Usul Otonomi Anatomi, Kewenangan Daerah Tidak Sepotong-sepotong13 April 2023 - 1932 WIB Nasional Daftar UMP 2023 Lengkap dari Aceh hingga Papua30 November 2022 - 1411 WIB Nasional Pemekaran Wilayah Hanya di Papua, Ini Penjelasan Wapres23 November 2022 - 1614 WIB Nasional Papua Barat Daya Resmi Jadi Provinsi ke-38, Partai Perindo Berharap Dipimpin Sosok Berintegritas21 November 2022 - 1647 WIB Nasional BSKDN Kemendagri Konsep ITKPD Upaya Wujudkan Tujuan Otonomi Daerah23 Juli 2022 - 0210 WIB Nasional Kemendagri Kawal Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua14 Juli 2022 - 2350 WIB Nasional RUU Papua Barat Daya Jadi Inisiatif DPR, Wali Kota Sorong Perjuangan Kami Dilakukan 20 Tahun Lalu07 Juli 2022 - 2205 WIB Nasional Forum Mahasiswa Papua Dukung RUU DOB Segera Disahkan24 Juni 2022 - 2015 WIB Nasional Kemendagri Susun Indikator Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah21 Juni 2022 - 1107 WIB Nasional Anggota DPR Yan Permenas Sebut Masyarakat Dukung DOB di Papua09 Juni 2022 - 1834 WIB Nasional Dirjen Otda Akmal Malik Penyederhanaan Birokrasi Bikin Kerja ASN Lebih Efektif05 Juni 2022 - 1244 WIB Video 600 Aparat Dikerahkan Amankan Demo di Jayapura10 Mei 2022 - 1243 WIB Video Pukul Mundur Aksi Massa Demonstrasi di Jayapura, Polisi Sisir Permukiman10 Mei 2022 - 1233 WIB Nasional Permintaan Pemuda Adat Papua agar Pemerintah Percepat Pemekaran Didukung29 April 2022 - 1506 WIB Makassar Bupati Luwu Utara Ajak ASN Proaktif Ciptakan Inovasi26 April 2022 - 1224 WIB Makassar Hari Otoda, Taufan Pawe Sebut Momentum Tunjukkan Kontribusi Daerah25 April 2022 - 1217 WIB Daerah Peringati Hari Otoda, Gubernur Khofifah Dorong ASN Aktif Berinovasi25 April 2022 - 1149 WIB Nasional 26 Tahun Otonomi Daerah, Masih Ada Daerah Miliki PAD di Bawah 20%25 April 2022 - 1122 WIB Nasional Dirjen Otda Tepis Kekhawatiran Kembali ke Sistem Sentralistik09 Maret 2022 - 1901 WIB Nasional Plus Minus 20 Tahun Otonomi Daerah di Indonesia08 Maret 2022 - 2027 WIB diIndonesia 7. D. Potret Otonomi Daerah: Studi Terdahulu 9. BAB II. Otonomi Daerah dalam Teori dan Praktek. A. Pemikiran Pendukung Otonomi Daerah 22. B. Pemikiran Penentang Otonomi Daerah 31. C. Munculnya Era Otonomi Daerah 36. D. Pelaksanaan Otonomi Daerah: Pelajaran dari. Negara-Negara Sedang Berkembang 40. Direktur Otonomi Daerah Otda Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Akmal Malik mengatakan, otonomi daerah yang sudah berjalan selama dua dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan. “Salah satunya kini bisa memiliki pemimpin negara yang berasal dari daerah. Yakni berasal dari kepala daerah wali kota, lalu menjadi gubernur dan kini jadi presiden. Itu semua hasil dari proses otonomi daerah,” kata kata Akmal di acara Talk Show Bedah Buku Refleksi 20 Tahun Otonomi Daerah di Bogor, Jawa Barat, Selasa 8/3. Talk Show yang digelar secara secara daring dan luring itu juga dihadiri Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Herman N Suparman, Rektor Universitas Prasetya Mulya Prof Dr Djisman Simandjuntak, Dosen FISIP Universitas Airlangga Surabaya Prof Haryadi, Head of Department of Politics and Social Change at Centre for Strategic and International Studies CSIS Arya Fernandez, dan Wakil Ketua APINDO Anton J Supit. Menurut Akmal, salah satu perbaikan dan perubahan yang nyata dari otonomi daerah adalah transfer keuangan dari pusat ke daerah yang semakin besar. “Dulu tahun 2011 tranfer dana pusat ke daerah hanya 4% tapi sekarang tahun 2022 dana yang ditransfer sudah hampir 50%,” ungkap Akmal. Meski begitu, dia mengakui ada persoalan tersendiri dari otonomi daerah, yakni apakah infrastruktur dan suprastruktur di daerah sudah tersedia dengan baik. Hal itu sangat bergantung pada kapasitas pimpinan dan pejabat di daerah-daerah apakah orangnya sudah mumpuni. “Kendala lainnya adalah struktur politik yang memengaruhi otonomi daerah. Bagaimana persoalan-persoalan politik lokal. Sebab kultur partai politik masih sentralistik. Contohnya keputusan pergantian antar waktu PAW DPRD masih diintervensi kebijakan pengurus parpol di pusat.” Akmal mengatakan, faktor yang juga menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah soal aktor-aktor politik dan ekonomi, baik di tingkat lokal/daerah dan pusat yang juga harus terus diperbaiki kapasitasnya. “Di sini pentingnya pendidikan politik agar tidak ada lagi pelaku politik lokal dan nasional yang tamak sehingga menyebabkan pemerintahan daerah tidak kapabel,” kata dia. Sementara itu, Head of Department of Politics and Social Change at Centre for Strategic and International Studies CSIS Arya Fernandez mengakui setelah 20 tahun otonomi daerah ada peningkatan kesejahteraan daerah. Yakni dimana daerah-daerah yang pada tahun 2001 tingkat pendapatan rendah, kini pada tahun 2022 pendapatannya meningkat. “Gini ratio-nya membaik ke arah nol. Juga pelayanan publik meningkat,” ujar dia. Namun sayangnya, kata Arya, tingkat kesenjangan masih tinggi. Sebab dulu pada 2001, sebanyak 59% pendapatan nasional disumbang oleh Jawa dan sekarang sebanyak 60 % pendapatan nasional masih disumbang Jawa. “Jadi tidak ada yang berubah. Meskipun ada pertumbuhan tapi daerah-daerah yang dulu makmur tidak berubah. Contoh Jakarta tahun1999 pertumbuhan ekonomi tinggi, kini 20 tahun setelahnya tetap tinggi. Begitu juga daerah yang pertumbuhan ekonomi rendah 20 tahun kemudian tetap rendah,” kata Arya. Direktur Eksekutif KPPOD Herman N Suparman menjelaskan, dalam rangka refleksi 20 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah pasca-reformasi, KPPOD meluncurkan tiga buku yang memuat tulisan para pengurus KPPOD dan para pakar, yakni Janji Otonomi Daerah Perspektif Otonomi, Empat Wajah Desentralisasi Membaca Dekade Kedua Otonomi Daerah di Indonesia dan Otonomi Daerah Gagasan dan Kritik Refleksi 20 Tahun KPPOD. Ketiga buku ini mengevaluasi gambaran situasi dari hasil antara desentralisasi ekonomi dan hasil akhir kesejahteraan masyarakat. “Ketiga buku ini diharapkan berkontribusi bagi penguatan dan penyempurnaan Otonomi Daerah ke depan,” ujarnya. M-4
Selainitu juga otonomi daerah telah membawa nuansa baru dalam pengelolaan pendidikan di indonesia, sekolah sebagai persatua n pendidikan formal yang berstruktur dan berjenjang pendidikan dasar dari menengah totalitas dan komponen-komponenny telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga perlu dikelola secara tertib dan efisien

Adapundasar hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah: 1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 3) Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2.2 Tujuan dan Prisip

1Wyzdi.
  • nvgf67fcxl.pages.dev/423
  • nvgf67fcxl.pages.dev/149
  • nvgf67fcxl.pages.dev/208
  • nvgf67fcxl.pages.dev/479
  • nvgf67fcxl.pages.dev/83
  • nvgf67fcxl.pages.dev/137
  • nvgf67fcxl.pages.dev/562
  • nvgf67fcxl.pages.dev/325

    • pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini