HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 593/5707/SJ TAHUN 1984 NASKAH JURNAL Oleh ENDANG SRI WAHYUNI 127011033 PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, seperti yang tercantum pada Pasal 11 dan mencabut wewenang Kepala kerjadanmenaatiketentuanjam kerjacenderungmeningkat.Olehkarenaitu,dalam rangka menjamin peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dimaksud, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Peraturan Pemerintah Nemer 94 Tahun 2021tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;dan g. Keputusan Presiden Nemer 68 Tahun LAMPIRAN : SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050 / 2020 / SJ TAHUN 2005. TATA CARA PENYUSUNAN RPJP DAERAH DAN RPJM DAERAH. PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah T.E.U. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Nomor. 28. Bentuk. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Bentuk Singkat. Permendagri. Tahun. 2021. Tempat Penetapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran tentang Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Tahun 2023.. Surat bernomor 400.4.4.1/2205/SJ itu diteken Tito pada 13 April 2023 dan ditujukan buat gubernur dan bupati di seluruh Indonesia.

Penilaian Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Aturan Terbaru SE Mendagri Nomor 981/1010/SJ Tahun 2019). Seiring dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, kini telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam
Y6u6Ow.
  • nvgf67fcxl.pages.dev/157
  • nvgf67fcxl.pages.dev/458
  • nvgf67fcxl.pages.dev/28
  • nvgf67fcxl.pages.dev/271
  • nvgf67fcxl.pages.dev/147
  • nvgf67fcxl.pages.dev/286
  • nvgf67fcxl.pages.dev/57
  • nvgf67fcxl.pages.dev/317

    • surat edaran menteri dalam negeri